Tuntaskan Honorer Tertinggal, Mangindaan Minta Dukungan DPR

JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan, meminta dukungan anggota DPR RI dalam penuntasan masalah honorer tertinggal. Dia berharap, dengan akan diangkatnya honorer tertinggal yang telah lolos verifikasi dan validasi menjadi CPNS pada Februari mendatang, DPR tidak lagi mendesak pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer lagi.

"Butuh biaya yang besar jika DPR ngotot minta pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer lagi menjadi CPNS. Kalau ini tidak dihentikan, saya khawatir akan muncul lagi tenaga honorer tertinggal part two," kata Mangindaan, Jumat (14/1).

Dikatakannya, hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada 2005-2009, pemerintah telah berupaya menuntaskan masalah honorer. Tapi kemudian pada 2010, muncul lagi masalah serupa, hanya saja beda istilahnya. "Kalau yang sekarang kan disebut honorer tertinggal, teranulir, dan lain-lain. Saya harapkan, pengangkatan honorer tertinggal terakhir sampai tahun ini saja. Apalagi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mengajukan data honorer tertinggal di daerahnya. Yang masuk ke BKN ternyata 152.310 honorer. Setelah diverifikasi, yang lolos hanya sekitar 40-50 persen," bebernya.

Ditambahkan Mangindaan, sesuai SE No 5 Tahun 2010, ditegaskan kalau pengangkatan honorer yang menjadi prioritas untuk 2010/2011 adalah honorer tertinggal dengan dua kategori. Yaitu honorer yang dibiayai APBN/APBD, serta (yang) tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Diharapkannya, dengan akan diangkatnya honorer tertinggal kategori satu menjadi CPNS, yang lainnya bisa menerima - termasuk juga DPR.

"Pemerintah tidak bisa berbuat banyak kalau DPR tidak mendukung. Meski pemerintah bilang pengangkatan honorer tertinggal terakhir tahun ini, tapi kalau DPR bilang jalan terus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, saya berharap antara DPR dan pemerintah bisa satu visi dalam penyelesaian masalah honorer," tandasnya. (esy/jpnn)